Panitia Kerja Sawit dan Karet Komisi VI DPR RI sedang menggali informasi dari pemerintah seputar tata kelola lahan dan tata kelola perizinan di perkebunan sawit dan karet. Konfilk lahan perkebunan sawit selalu terjadi di hampir semua provinsi.

Wakil Ketua Komisi VI Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) yang memimpin rapat mengatakan, rapat Panja Komisi VI ini berorientasi untuk mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya mengenai persoalan sawit dan karet di Tanah Air. Rapat menghadirkan Deputi Bidang Usaha Industri Primer Kementerian BUMN, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Kehutanan. 

“Rapat kita hari ini secara khusus ingin mencari masukan mengenai permasalahan lahan di persawitan, terutama berkaitan dengan tata kelola perizinan termasuk kepastian hukum mengenai kewajiban menyediakan 20% lahan untuk plasma dan juga mengenai tata ruang, termasuk kami  ingin mendapatkan informasi perkembangan terakhir dari review rencana tata ruang wilayah provinsi yang saya kira ini menjadi sumber konflik hampir di semua provinsi,” kataErikdi gedung DPR (Rabu 3/7).

Pemerintah sendiri sudah memasang target rencana pada tahun 2025 produksi CPO mencapai 40 juta ton per tahun. Namun saat yang sama pemerintah juga sedang memberlakukan moratorium perizinan lahan sawit. Jadi, Panja ini sangat berkepentingan mendapat informasi yang konprehensifsoal ini.

“Karena target ini yang menetapkan pemerintah, kemudian pemerintah juga yang membuat kebijakan moratorium, saya kira ini perlu penjelasan yang lebih clear bagiamana upaya target mencapai 40 juta ton produksi CPO kalau kebijakan moratorium ini tetap dipertahankan,” tandas Erik. (mh)/foto:odjie/parle/iw.